BATUBARAPOS.com, BATU BARA- Rumah Aspirasi Bersama dari Air Putih untuk Batubara Bahagia—dengan nama akronim yang menggelitik ( RUSAK PARAH) akhirnya angkat bicara. Setelah ramai pemberitaan soal Yulia Khairia, warga Batubara yang tak kunjung ditangani melalui program Universal Health Coverage (UHC), mereka menyampaikan klarifikasi yang… ya, bisa dibilang lebih cocok disebut sebagai oper-oper tanggung jawab dengan gaya elegan.
Melalui siaran pers yang dirilis pada Selasa 22 April 2025, RUSAK PARAH menyatakan bahwa mereka sangat menghargai kerja insan pers dalam menyajikan berita yang kritis dan tajam. Mereka mengakui bahwa hanya dengan kritik, kualitas pemerintahan bisa meningkat. Meskipun kritik kali ini tampaknya membuat mereka sedikit gelisah.
Heri Suhandani, SH yang disebut sebagai representasi legislator dari Dapil Air Putih, Dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan tanggapan resmi, “Perlu diluruskan, bahwa pelaksanaan program UHC dan pengelolaan anggarannya itu kewenangannya berada di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batubara. DPRD? Kami hanya bertugas menganggarkan dan mengawasi.”
Ia menambahkan, pengawasan terhadap program UHC sebenarnya sudah dilakukan. Bahkan, menurutnya, sejak sebulan lalu mereka sudah menyampaikan masukan—baik lewat rapat maupun media. Heri juga menyisipkan link berita sebagai bukti bahwa DPRD tidak diam, hanya saja mungkin tidak terdengar.
“Kasus Yulia Khairia hanyalah satu dari sekian temuan kami di lapangan. Ini semua karena Kepala Dinas Sosial gagal memahami spirit dari program Bupati,” ujar Heri, tanpa basa-basi.
RUSAK PARAH pun mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi jalannya UHC. Sayangnya, tak satu pun solusi konkret ditawarkan untuk Yulia Khairia—yang saat ini, mungkin masih antre menunggu keajaiban turun dari langit… atau dari rilis pers lain. (Red)
 akhirnya){kind=link}