close
Kilas Daerah

Usai Demo Kadispora, PEMDA Batubara Nilai Sapri Gagal Paham Soal Transparansi Dana Publik

Batubarapos.com -| Partisipasi masyarakat amat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena pentingnya peran masyarakat tersebut, sehingga pada tahun 2017 pemerintah telah mengeluarkan PP no 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menyoal partisipasi masyarakat tersebut, sekelompok mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Dan Pemuda (Pemda) Batubara mengaku telah menyampaikan aspirasinya pada Senin 12 September 2022 soal pengelolaan keuangan daerah tepatnya kantor OPD Disbudparpora Batubara.

Pada aksi damai tersebut, Pemda Batubara mempertanyakan realisasi anggaran tahun 2021 di kantor disbudparpora dari total anggaran 4 M lebih, dan realisasi dana hibah Askab PSSI Batubara tahun 2022 beserta dokumen terkait. Namun, usut punya usut Pemda Batubara mengaku, dalam aksi damai yang mereka lakukan tersebut belum mendapatkan dokumen yang mereka minta.

“Dokumen PBJ, berupa SP2D, KAK, Dok kontrak, SPJ, dan lainnya, berkaitan dengan yang kami pertanyakan, tidak diberikan dan di tunjukkan kepada kami, padahal kami telah surati juga hal tersebut sejak Juli 2022 lalu,”kata Arwan Syahputra, ketua Pemda Batubara, dalam keterangan persnya, Kamis (15/09).

Menurut Ketua Pemda Batubara, dalam aksi tersebut, Sapri Selaku Kadispora, beserta Kabid dan sekretarisnya telah menjumpai massa aksi, namun dalam dialog tersebut, tidak dijawab dengan basis dokumen terkait.

“Kami apresiasi beliau menemui kami, tapi ada kekecewaan saat dokumen yang kami minta itu belum dapat diberikan,”lanjutnya

Dalam dialog itu, Pemda mengaku tidak diberikan dokumen PBJ yang dipertanyakan, melainkan hanya melalui keterangan lisan saja, dan tidak ada basis dokumen sesuai dengan yang kami pertanyakan dalam tuntutan aksi tersebut,”ucap Arwan.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam itu juga menilai, Kadisporabudpar dianggap gagal paham dalam transparansi dana publik.

“Pihak mereka (Dispora) tidak bisa memberikan dokumen terkait pelaksanaan PBJ, katanya itu hanya boleh diberikan pada APIP atau penegak hukum saja, padahal selaku masyarakat kita boleh mempertanyakan dokumen tersebut karena itu bagian dari dokumen publik,”ucapnya.

Arwan juga merujuk pada UU keterbukaan informasi publik, bahwa ada disebutkan tentang pemohon informasi.  Dan menurutnya, pihaknya menjadi pemohon informasi dan memintakan dokumen PBJ Dispora, dan dokumen tersebut hingga sampai saat ini belum diberikan.

“Artinya Dispora telah gagal paham soal transparansi dana publik, padahal keuangan di kantor mereka itu berasal dari pajak publik, bahkan kertas, printer, dan pulpen yang mereka gunakan di kantor tersebut saja, itu berasal dari dana publik/masyarakat,”pungkas Arwan.

Jadi kata Arwan, tidak ada yang salah saat ada bagian masyarakat menuntut transparansi pengelolaan anggaran di Dispora Batubara dan mempertanyakan dokumen PBJ nya.

“Aturan main telah kita lakukan sesuai mekanisme bernegara yang baik, kita telah surati untuk meminta dokumen PBJ tesebut, namun tidak juga diberikan kepada kami. Artinya kami menduga keras ada yang berusaha ditutupi oleh Sapri selaku Kadisporabudpar soal pelaksanaan PBJ dikantornya tersebut,”tandasnya.

read more
Kilas DaerahRagam Batu Bara

Pemda Batubara Soroti Kadispora Soal Anggaran 4M Tahun 2021

Batubarapos.com-| Perhimpunan Mahasiswa dan Pemuda (Pemda) Batubara kembali menyoroti realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di kantor OPD Dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata (Disporabudpar).

Setelah melaporkan Kadisporabudpar di Kejatisu soal realisasi PBJ tahun anggaran 2020 pada Senin (4/7/2022) lalu. Kali ini, Pemda Batubara mempertanyakan PBJ di Disporabudpar tahun pelaksanaan anggaran 2021 total anggaran Rp 4.181.000.000 dengan rincian 43 kegiatan dengan penyedia, dan 25 paket kegiatan di swakelolakan.

Pengurus Pemda Batubara mengaku, telah melayangkan surat permintaan klarifikasi, lewat surat no 021/KLARIFIKASI/PEMDA-BB/VI/2022 yang telah diterima pada Selasa, 19 Juli 2022.

Didalam suratnya, Pemda mendesak Kadisporabudpar yang dipimpin oleh Safri sekaligus pengguna anggaran tahun 2021, agar segera menjawab surat tersebut, disertai salinan dokumen kontrak kegiatan, SP2D, KAK, profil perusahaan penyedia,  dan dokumen SPJ akhir kegiatan serta dokumen lainnya yang berkaitan realisasi pengadaan barang dan jasa.

“Dari total anggaran 4 M lebih itu, yang kami pertanyakan adalah sekitar 21 kegiatan dalam penyedia, dan 8 kegiatan swakelola yang diduga adanya indikasi perbuatan melawan hukum,”kata Arwan Syahputra, dalam Keterangan persnya, rabu (27/07/2022).

Namun kata Arwan, surat tersebut tidak direspon baik oleh Kadisporabudpar selaku pengguna anggaran, terkesan ada hal yang ditutupi oleh saudara Safri selaku pengguna anggaran.

Arwan Syahputra Ketua PEMDA Batu Bara. (Foto: ist)

“Kami menduga ada hal yang ditutupi, ada hal yang harus dilindungi oleh dia (Kadisporabudpar), makanya sampai sekarang telah 1 minggu surat tersebut masuk, tidak kunjung mendapatkan balasan,”ujarnya.

Ketua Pemda Batubara ini juga mencurigai, adanya dugaan bahwa saudara Safri ikut serta dalam bermain proyek di kantornya sendiri. Kecurigaan itu terlihat, kata Arwan, bahwa dari sumber informasi pemberitaan media online, bahwa saudara Safri mengakui yang menjalankan proyek berbentuk event-event di kantornya.

“Tapi kalau untuk acara even-even memang saya yang mengerjakan sendiri, mana mungkin pihak ketiga yang mengerjakannya,” kata Safri, seperti diberitakan oleh kontra.id, 05 Juli 2022 lalu

“Atas dasar itu, adanya dugaan kuat bahwa Safri selaku kepala dinas sekaligus pengguna anggaran, ikut serta dalam bermain proyek,”paparnya.

Berpijak dari situ, Pemda Batubara juga akan mengumpulkan bukti pendukung lainnya untuk meneruskan pelaksanaan PBJ di kantor OPD Disporabudpar tahun anggaran 2021 ke aparat penegak hukum (APH).

“Dalam waktu dekat, Pemda Batubara akan meneruskan hal ini (PBJ 2021) ke APH, agar segera memanggil, memeriksa, dan membuka kran pra penyelidikan. Dan juga kita meminta BPK P Sumut, melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terkait realisasi anggaran Disporabudpar tahun 2021,”pungkasnya.***(S/Rel)***

(more…)

read more
1 2 3 5
Page 1 of 5