YOGYKARTA | BATUBARAPOS.com, Momentum Hari Pendidikan Nasional dimanfaatkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta untuk menyuarakan kritik terhadap arah kebijakan pendidikan nasional. Melalui aksi bertajuk “HMI Menggugat: Selamatkan Pendidikan Indonesia”, massa aksi turun ke Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Sabtu (2/5).
Dalam aksinya, HMI menilai pendidikan di Indonesia semakin menjauh dari amanat konstitusi. Mahalnya biaya pendidikan, ketimpangan akses, serta rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik menjadi sorotan utama.
Kurniawan Nur Razaq, Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta, menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas.
“Pendidikan adalah hak konstitusional rakyat. Negara tidak boleh membiarkan pendidikan menjadi mahal dan sulit diakses, karena itu bertentangan dengan amanat UUD 1945,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penggunaan anggaran pendidikan yang dinilai belum efektif. Menurutnya, alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan seharusnya berdampak langsung pada perbaikan mutu sekolah dan kesejahteraan guru.
“Faktanya, masih banyak sekolah rusak, fasilitas terbatas, dan ketimpangan pendidikan antarwilayah. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam prioritas kebijakan,” lanjutnya.
Sementara itu, Koordinator Umum Aksi, Hidayat Fathirrizqi Azmi, menyebut bahwa praktik komersialisasi pendidikan semakin terasa di tengah masyarakat.
“Biaya pendidikan terus meningkat, sementara banyak keluarga kesulitan mengakses pendidikan yang layak. Ini menunjukkan negara belum hadir sepenuhnya,” tegasnya.
Selain itu, HMI juga mengkritik sistem pendidikan yang dinilai masih menekan daya kritis peserta didik dan lebih berorientasi pada capaian administratif dibandingkan pengembangan karakter dan kreativitas.
Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Yogyakarta menyampaikan empat tuntutan utama, yakni menghentikan komersialisasi pendidikan, meningkatkan kesejahteraan pendidik, mereformasi sistem pendidikan yang dinilai menindas, serta menghentikan pemborosan anggaran pendidikan dan memfokuskan pada kebutuhan mendasar sektor pendidikan.
Aksi berjalan damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa menyampaikan orasi dan membacakan pernyataan sikap sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah.
HMI Cabang Yogyakarta berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan nasional dan kembali menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan bangsa.
Penulis : Putri Dwi Kusuma

