BATUBARAPOS.com, BATU BARA | Gelap mulai turun di langit Medan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengejutkan publik Sumatera Utara, Kamis malam, 26 Juni 2025. Enam orang digelandang. Aroma busuk korupsi kembali terendus. Tapi bagi sebagian orang yang selama ini memperhatikan denyut pembangunan di daerah, ini bukan kabar mengejutkan—melainkan babak baru dari cerita lama yang belum selesai.
OTT itu seakan membuka kembali lembaran usang proyek-proyek jalan yang selama ini hanya jadi catatan kelam pembangunan. Salah satu yang kini kembali mencuat adalah proyek peningkatan ruas jalan provinsi dari Bandar Khalipah (batas Serdang Bedagai) menuju Desa Lalang—akses strategis menuju kawasan industri Inalum. Jalan yang membelah Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, itu dikerjakan pada tahun anggaran 2021 dengan nilai proyek mencapai Rp11,3 miliar. CV RK keluar sebagai pemenang tender.
Namun apa yang dikerjakan di atas kertas, rupanya tidak benar-benar berdiri kokoh di atas aspal. Permukaan jalan disebut masih bergelombang, ketebalan lapisan tidak merata, dan struktur tanah timbunan diduga belum matang saat diaspal. Jalan itu mungkin terlihat mulus dari kejauhan, tapi menyimpan keganjilan jika dilihat lebih dekat.
Kondisi ini membuat Komunitas Peduli Batubara (Kompi) angkat bicara. Mereka menilai proyek tersebut tak hanya bermasalah secara teknis, tetapi juga menyimpan jejak kuat praktik korupsi yang selama ini tak tersentuh hukum.
“Kami melihat adanya indikasi kuat proyek ini tidak sesuai spesifikasi teknis maupun rencana anggaran biaya. Ini harus diselidiki,” tegas Mhd. Rizki Akbar, Kepala Divisi Advokasi dan Kajian Strategis Kompi, melalui keterangan tertulisnya, Jum’at (28/06/2025)
Pernyataan Rizki bukan sekadar gugatan teknis. Ia juga menyeret nama inisial “F”, seorang mantan anggota legislatif daerah yang disebut-sebut punya peran besar di balik proyek ini. Rizki menduga ada permainan halus namun tajam yang melibatkan tekanan politik hingga intervensi dalam penunjukan kontraktor.
“Ini modus klasik, ada peranan mantan politisi sekaligus dikenal pemborong kontruksi bermain di belakang layar, kontraktor ditunjuk dengan berbagai tekanan, hasil pekerjaan diduga diakali,” ungkap Rizki tanpa ragu.
Kompi pun mendorong agar KPK tak hanya berhenti pada tangkapan malam itu, tetapi menyisir proyek-proyek yang sudah selesai—yang tampak baik di permukaan, tapi menyimpan retakan dalam diam.
“Kami mendukung penuh KPK bersih-bersih Sumatera Utara, termasuk mengaudit proyek-proyek yang sudah selesai tapi menyisakan banyak pertanyaan. Jalan itu dibangun dengan uang rakyat. Jangan biarkan dikorup tanpa jejak, maka segera periksa dan dalami proyek 11 M lebih tersebut,” tegas Rizki Akbar, mengakhiri pernyataannya dengan suara bergetar namun mantap.
Drama OTT di Sumut mungkin baru saja dimulai, tapi Kompi ingin memastikan bahwa sorotan KPK tidak hanya menerangi hari ini—melainkan juga menyusuri lorong-lorong gelap masa lalu, tempat uang rakyat pernah dikhianati. (Red)
 menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengejutkan publik){kind=link}