BATUBARAPOS.com, BATU BARA | Aksi yang digelar Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) di Jakarta, yang membawa-bawa nama Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, dinilai sebagai manuver yang kehilangan arah dan relevansi oleh Komunitas Peduli (Kompi) Kabupaten Batu Bara.
Sekretaris Kompi, Muhammad Syafii, dengan lantang menyebut bahwa tudingan yang dilemparkan ke publik oleh para demonstran terkait temuan BPK di Dispora Sumut tidak berdasar dan menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap mekanisme audit negara.
“Temuan BPK itu administratif. Tidak ada kerugian negara yang disimpulkan. Yang ada hanyalah kelebihan bayar yang sudah ditindaklanjuti sesuai prosedur. Jadi, jangan asal bicara korupsi kalau tidak paham cara kerja negara,” ujar Muhammad Syafii, Kamis (31/7).
Menurut Syafii, publik harus bisa membedakan antara kesalahan teknis dalam proyek pemerintah—yang bisa dikoreksi—dengan tindak pidana korupsi yang membutuhkan alat bukti kuat dan niat jahat. Ia menyebut, aksi para demonstran lebih menyerupai tafsir bebas tanpa dasar akademik.
“Semua intelektual paham, BPK itu bukan lembaga penyidik. Mereka punya ruang koreksi, bukan ruang vonis. Kalau setiap laporan BPK dijadikan alat framing politik, itu bukan lagi pengawasan—itu delusi,” tegasnya.
Muhammad Syafii menilai bahwa aksi-aksi seperti GERBRAK, jika tak disertai dengan pemahaman yang utuh, justru bisa menjadi ancaman baru bagi demokrasi lokal. Aktivisme, kata dia, seharusnya dilandasi oleh kecerdasan, bukan hanya suara keras yang kosong dari substansi.
“Gerakan tanpa ilmu di abad 21 ini bisa lebih bahaya dari korupsi itu sendiri. Jangan sampai semangat mengkritik berubah menjadi kedengkian yang membabi buta,” ucapnya.
Syafii menegaskan bahwa Kompi tidak sedang membela Baharuddin Siagian maupun pihak manapun. Yang sedang diperjuangkan adalah akal sehat, keadilan, dan kebenaran informasi.
“Kami membela logika. Kritik itu hak semua warga. Tapi kalau disampaikan tanpa dasar, itu bukan kritik lagi, itu fitnah. Dan fitnah adalah musuh demokrasi,” katanya tegas.
Ia pun mengingatkan bahwa hingga hari ini, tidak ada satu pun proses hukum yang menyebut atau menyeret nama Baharuddin Siagian dalam kasus korupsi apapun.
“Kalau memang ada bukti kuat, silakan ke KPK. Tapi jangan membawa potongan LHP lalu digoreng di medsos dan di jalanan seolah itu vonis. Itu cara kampungan mengelola perbedaan,” ujar Syafii.
Muhammad Syafii juga mengungkapkan pengalamannya dalam dunia anti-korupsi. Ia pernah menjadi pelapor dalam kasus dugaan korupsi Kadis Pendidikan Batu Bara, Ilyas Sitorus, yang kini telah divonis dan memiliki kekuatan hukum tetap.
“Saya bukan aktivis karbitan. Saya pernah membongkar kasus dan terbukti secara hukum. Jadi saya tahu mana yang substansi dan mana yang cuma sensasi,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Syafii mengimbau kepada para pengkritik untuk belajar terlebih dahulu memahami sistem tata kelola dan mekanisme hukum sebelum menyampaikan aspirasi ke ruang publik.
“Aspirasi yang disampaikan tanpa ilmu bisa berubah jadi racun. Jangan sampai karena salah tafsir, pembangunan terganggu hanya karena suara gaduh yang kosong substansi. Kritik tanpa data hanya akan menghasilkan propaganda, bukan perubahan,” tutup Muhammad Syafii. (Soleh Reni )
 di Jakarta, yang membawa-bawa nama Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian,){kind=link}