BATUBARAPOS.com, BATUBARA- Wacana pemekaran wilayah Provinsi Sumatera Timur kembali mengemuka dan kini menggelinding lebih serius dari sebelumnya. Dukungan datang dari berbagai tokoh, salah satunya adalah M. Rafiq, tokoh senior dan Dewan Penasehat Partai Gerindra Kabupaten Batubara, yang menyebut pembentukan Provinsi Sumatera Timur bukan sekadar wacana, melainkan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pernyataan resminya, Senin (14/4/2025), Rafiq menyampaikan bahwa Sumatera Utara kini terlalu luas dan kompleks untuk dikelola secara optimal. Dengan 33 kabupaten/kota yang tersebar dari pesisir barat hingga timur, pemerataan pembangunan kerap timpang dan menyulitkan efektivitas pelayanan publik.
“Pembentukan Provinsi Sumatera Timur adalah pilihan rasional dan mendesak. Ini bukan demi politik, tapi demi rakyat. Kita bicara soal mendekatkan pelayanan, membuka akses pembangunan, dan menyeimbangkan distribusi anggaran,” tegas Rafiq.
Wilayah Calon Provinsi yang Penuh Potensi
Kabupaten/kota yang digadang-gadang masuk dalam cakupan Provinsi Sumatera Timur meliputi Kabupaten Batubara, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, serta Kota Tanjungbalai. Semua daerah ini dinilai memiliki kesamaan geografis, budaya, dan ekonomi yang kuat — sebuah fondasi penting dalam membentuk satu kesatuan administratif baru.
Rafiq menyebut bahwa wilayah ini kaya akan sumber daya alam — mulai dari perkebunan, perikanan, pertanian, hingga pertambangan — namun kontribusi besarnya selama ini belum berbanding lurus dengan tingkat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Sumatera Timur punya potensi besar tapi kurang digarap maksimal. Inilah saatnya kita punya rumah sendiri untuk membangun masa depan bersama,” tambahnya.
Berlandaskan Konstitusi dan Amanat Reformasi
Pemekaran ini bukan gagasan liar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tegas mengatur syarat dan mekanisme pembentukan daerah baru. Rafiq menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari amanat reformasi dan otonomi daerah, yang pada intinya bertujuan untuk mendekatkan negara kepada rakyat.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal martabat dan kemandirian lokal. Kami ingin Sumatera Timur berdiri sebagai simbol keadilan pembangunan, bukan hasil ambisi kekuasaan,” ujar Rafiq penuh semangat.
Ajak Semua Elemen Bersatu
Rafiq juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat — mulai dari DPRD kabupaten/kota, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil — untuk bersatu dalam satu suara memperjuangkan aspirasi ini secara damai dan konstitusional.
“Mari kita dorong ini sebagai gerakan rakyat, bukan agenda elite. Kita ingin daerah ini berdiri tegak karena kebutuhan, bukan karena kepentingan sesaat,” tandasnya.
Langkah Nyata di Depan Mata
Sebagai bentuk keseriusan, M. Rafiq mendorong agar segera dibentuk Tim Persiapan Pembentukan Provinsi Sumatera Timur, yang akan bertugas menyusun dokumen kajian akademik, peta wilayah, dan naskah akademis sebagai syarat administratif pengajuan ke Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI.
Jika dukungan masyarakat dan politik terus menguat, bukan tidak mungkin Sumatera Timur akan segera terwujud sebagai provinsi baru — bukan hanya di atas peta, tetapi juga di hati rakyat yang telah lama mendambakan perubahan. (Red)
