BATUBARAPOS.com, BATU BARA – Di Kabupaten Batu Bara, ada satu kursi yang seolah tak pernah tergoyahkan: Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata. Sejak 2020, Safri Musa terus memegang jabatan ini, melewati satu periode pemerintahan Bupati Zahir dan kini bertahan di bawah kepemimpinan Bupati Baharuddin Siagian. Sebuah keanehan yang semakin mencuat di tengah dinamika rotasi pejabat dan perombakan yang terjadi di berbagai sektor.
Di bawah Bupati Bahar, yang dikenal dengan gebrakan baru dan ambisi memperbaiki birokrasi, kursi Kadispora justru tampak ‘terlupakan’. Dalam era yang diharapkan membawa pembaruan dan penyegaran, Safri Musa tetap nyaman bertahan. Empat tahun lebih menjabat, sementara pejabat lain di lingkungan Pemkab Batu Bara banyak yang sudah ‘dievaluasi’ atau digeser, Kadispora justru seperti mendapat perlakuan istimewa.
Sektor yang dipimpin oleh Safri Musa, yakni pemuda, olahraga, budaya, dan pariwisata, seakan stagnan. Program-program yang ada lebih banyak seremonial, dengan sedikit dampak nyata untuk masyarakat. Olahraga di Batu Bara, meski sering menggelar turnamen, masih jauh dari pengembangan berkelanjutan. Bidang kebudayaan dan pariwisata? Tidak ada gebrakan yang mengarah pada potensi besar yang dimiliki daerah ini.
Di masa pemerintahan Bupati Zahir, Safri Musa dikenal dekat dengan sang Bupati. Bahkan, mereka berdua merupakan teman sekolah di masa lalu. Keterikatan ini mungkin menjelaskan mengapa jabatan Kadispora tampak tetap stabil meskipun ada rotasi dan evaluasi pejabat lainnya. Persahabatan tersebut tampaknya memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mempertahankan posisi Safri Musa, meskipun kinerjanya tidak menunjukkan perubahan signifikan di sektor yang dipimpinnya.
Apakah ini pertanda bahwa di era kepemimpinan Bupati Bahar, ada jabatan yang memang ‘kebal’ dari evaluasi? Apakah ada alasan di balik keputusan yang tampaknya tidak memperhatikan kinerja nyata? Jika benar bahwa Baharuddin Siagian ingin memperbaiki Batu Bara, maka penyegaran pejabat harus mencakup semua lini, termasuk di Disporabudpar.
Jabatan ini bukan milik pribadi, dan rakyat Batu Bara berhak tahu: apakah alasan Safri Musa masih bertahan hanya karena koneksi tertentu, atau memang karena kinerjanya yang tak bisa digantikan? Dalam pemerintahan yang sehat, kursi jabatan tidak seharusnya menjadi milik individu selama-lamanya. Apalagi bila kinerjanya tak mampu memenuhi harapan masyarakat.
Bupati Bahar tentu memiliki kendali penuh atas kebijakan ini. Pertanyaannya, apakah kursi Kadispora menjadi zona nyaman yang terlalu sulit untuk digoyahkan, ataukah ada langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan bahwa hanya mereka yang mampu bekerja yang akan tetap bertahan?
Karena dalam sistem pemerintahan yang ideal, tidak ada posisi yang kebal terhadap perubahan. Jabatan adalah amanah, bukan tempat berlindung dari evaluasi. (Red)
