JAKARTA | BATUBARAPOS.com – Nama tiga selebritas Tanah Air, Desta Mahendra, Ariel NOAH, dan Gading Marten, menjadi perbincangan publik setelah terseret polemik anggaran jasa publikasi atau endorsement senilai Rp3,6 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sorotan tersebut mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya anggaran jasa influencer yang mengalir kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, dalam periode 2024–2026.
Menanggapi polemik yang berkembang, Desta, Ariel, dan Gading akhirnya memberikan klarifikasi melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram resmi The Duda’s Minus One pada Selasa (10/11/2026).
Dalam video tersebut, ketiganya menjelaskan latar belakang program, tujuan kerja sama dengan KKP, hingga penggunaan anggaran yang menjadi perhatian masyarakat.
Gading Marten menjelaskan bahwa program The Duda’s Minus One sebenarnya telah dirancang sejak akhir 2023. Episode perdananya kemudian mulai tayang pada Mei 2024.
Sementara itu, Ariel NOAH menyebut konsep utama program tersebut bukan sekadar perjalanan menggunakan sepeda motor, tetapi juga memperkenalkan potensi pariwisata dan UMKM di berbagai daerah yang mereka kunjungi.
Selama menjalankan program tersebut, mereka mengaku telah mengunjungi sebanyak 27 kota di Indonesia dan bekerja sama dengan puluhan sponsor.
“DNA dari The Duda’s ini sebenarnya motoran sambil promosiin UMKM setempat, sambil promosiin pariwisata setempat,” ujar Ariel.
Bantah Anggaran Rp3,6 Miliar untuk Satu Video
Menanggapi anggaran Rp3,6 miliar yang menjadi sorotan, Ariel dengan tegas membantah anggapan bahwa dana tersebut merupakan biaya untuk memproduksi satu video atau seluruhnya masuk ke kantong para personel.
“Tadi dibilang ada dana untuk satu video sejumlah ini, aduh itu gak benar,” tegas Ariel.
Ia menjelaskan bahwa kerja sama tersebut memiliki sejumlah komponen pekerjaan, termasuk kebutuhan produksi, transportasi, logistik, dan berbagai kebutuhan teknis lainnya.
Menurut Ariel, rincian anggaran dan pelaksanaan pekerjaan tersebut lebih tepat dijelaskan oleh pihak RANS Entertainment.
Gading Marten turut menjelaskan bahwa hasil kerja sama dengan instansi pemerintah tidak selalu hanya berupa satu video. Terdapat berbagai keluaran pekerjaan yang menjadi bagian dari kesepakatan kerja sama.
Ia juga menegaskan bahwa bayaran yang diterima para personel merupakan honor profesional sesuai dengan tarif atau rate card masing-masing.
Jelaskan Alasan Kerja Sama dengan KKP
Dalam kesempatan tersebut, Ariel juga menjelaskan alasan mereka menerima tawaran kerja sama dengan KKP.
Menurutnya, program tersebut memiliki nilai edukasi karena memberikan kesempatan untuk memperkenalkan berbagai program pemerintah kepada masyarakat, khususnya terkait potensi kelautan dan perikanan Indonesia.
Salah satu hal yang mereka soroti adalah program swasembada garam di Rote. Ariel mengungkapkan bahwa Indonesia masih mengimpor hampir 3 juta ton garam setiap tahunnya.
Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional hingga 5 juta ton per tahun agar kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi dan berpeluang menghasilkan surplus untuk ekspor.
Selain itu, mereka juga menceritakan pengalaman ketika mengunjungi Natuna.
Gading mengatakan, kunjungan tersebut memberikan pemahaman mengenai upaya KKP dalam menjaga wilayah perairan Indonesia, termasuk melalui kapal pengawas dan patroli untuk mengantisipasi praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing.
Sementara itu, Desta menyampaikan bahwa mereka berkesempatan bertemu langsung dengan para nelayan untuk mendengar pengalaman dan kondisi masyarakat pesisir.
Minta Transparansi Pihak Terkait
Di akhir klarifikasi, ketiganya berharap penjelasan yang disampaikan dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat yang berkembang di media sosial.
Mereka juga meminta agar pihak RANS Entertainment dan KKP memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai nilai kontrak, rincian anggaran, serta keluaran pekerjaan dalam kerja sama tersebut.
Desta sebelumnya juga mengungkapkan bahwa polemik yang berkembang mulai berdampak pada kehidupan pribadinya, termasuk keluarga dan anak-anaknya.
Ia menegaskan bahwa dirinya selalu berpegang pada prinsip untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.
Polemik ini turut membuka perhatian publik terhadap transparansi penggunaan anggaran negara, khususnya dalam pengadaan jasa publikasi yang melibatkan figur publik dan influencer.
Berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia, nilai hampir Rp14,7 miliar yang disoroti ICW merupakan akumulasi anggaran dari KKP dan Kemendikbudristek kepada PT Rans Animasi Indonesia selama periode 2024–2026. Angka tersebut berbeda dengan paket kerja sama KKP senilai Rp3,6 miliar yang menjadi salah satu sorotan dalam polemik ini.
Hingga klarifikasi tersebut disampaikan, publik masih menantikan penjelasan lebih terperinci dari pihak RANS Entertainment dan KKP terkait rincian penggunaan anggaran serta hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. (Red)
