IKPM Madina Yogyakarta Soroti Pernyataan Bupati Saipullah Nasution: Pemerintah Harus Dengarkan Aspirasi Rakyat, Bukan Mencurigai

BATUBARAPOS.com, YOGYAKRTA | Pernyataan Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution, terkait aksi unjuk rasa masyarakat Pantai Barat, menuai sorotan dari kalangan mahasiswa perantau.

Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Mandailing Natal Yogyakarta (IKPM Madina Yogyakarta) menilai, sikap pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semangat keterbukaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga, bukan sebaliknya.

Demisioner Ketua IKPM Madina Yogyakarta sekaligus putra daerah Pantai Barat, Arlan Syahruli, menegaskan bahwa tindakan dan pernyataan seorang bupati sebagai pejabat publik mesti mencerminkan prinsip good governance, terutama dalam konteks konflik sosial antara masyarakat dan pihak perusahaan di kawasan Pantai Barat.

“Kami di IKPM Madina Yogyakarta menilai bahwa pemerintah daerah tidak seharusnya merespons aksi warga dengan kecurigaan atau tuduhan adanya ‘dalang’. Itu justru bisa memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Arlan.

Sementara itu, Ketua Umum IKPM Madina Yogyakarta, Daffa Amanta, menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa merupakan bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat atas kebijakan yang dirasa tidak berpihak. Ia menegaskan bahwa pemerintah semestinya hadir sebagai mediator dan penengah yang adil, bukan pihak yang memojokkan.

“Warga turun ke jalan bukan karena ingin gaduh, tapi karena suara mereka belum didengar. Pemerintah harus hadir mendengarkan, bukan mencurigai,” tegas Daffa.

Dengan penuh tanggung jawab moral sebagai mahasiswa dan anak daerah Mandailing Natal, IKPM Madina Yogyakartapun menyampaikan pernyataan sikap resmi atas dinamika sosial yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya terkait pernyataan Bupati Saipullah Nasution mengenai aksi masyarakat Pantai Barat.

Pernyataan Sikap IKPM Madina Yogyakarta:

1. Menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak konstitusional rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang.
2. Mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk menjunjung tinggi prinsip Good Governance dalam setiap kebijakan dan komunikasi publik.
3. Meminta Bupati Saipullah Nasution membuka ruang dialog yang jujur, terbuka, dan setara dengan masyarakat.
4. Berkomitmen untuk terus mengawal isu ini secara akademis dan moral demi tegaknya keadilan sosial bagi rakyat Mandailing Natal. (Red)