JAKARTA | BATUBARAPOS – Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri diskusi terbatas yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Koalisi Masyarakat Sipil terkait Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Baharuddin hadir sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Apkasi dan turut berperan aktif dalam dialog pembahasan arah pembaruan sistem serta regulasi pemilu di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Bupati Baharuddin menegaskan pentingnya sistem pemilu yang menjunjung tinggi hak-hak masyarakat dan memastikan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tetap menjadi prioritas.
“Prinsip utama dalam penyusunan Undang-Undang Pemilu harus memastikan hak masyarakat tetap terlindungi serta menghadirkan mekanisme yang adil, transparan, dan berkeadilan dalam setiap tahapan demokrasi,” tegasnya.
Diskusi ini menegaskan komitmen Apkasi dalam menjaga marwah demokrasi di tingkat daerah melalui sinergi dengan organisasi masyarakat sipil. Hal tersebut ditandai dengan diterimanya naskah usulan Kodifikasi UU Pemilu yang bertujuan menyederhanakan regulasi serta memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung.
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyampaikan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyuarakan perbaikan sistem pemilu demi melahirkan kepemimpinan yang berkualitas dan berintegritas.
“Kami mengapresiasi perjuangan organisasi masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi secara rasional dan berlandaskan nurani. Meskipun ruang gerak kepala daerah terbatas, demi kepentingan daerah dan demokrasi, suara tersebut harus tetap disampaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Mutaqin Pratama, memaparkan bahwa naskah kodifikasi setebal 720 pasal yang terbagi dalam enam buku merupakan hasil evaluasi komprehensif Pemilu 2024. Beberapa poin penting yang diusulkan antara lain pemisahan rezim Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dengan jeda waktu dua tahun, serta penghapusan ambang batas pencalonan kepala daerah guna menciptakan kompetisi yang lebih sehat.
Mantan Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, menyoroti tingginya jumlah suara tidak sah pada pemilu sebelumnya akibat kompleksitas surat suara. Ia mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran mixed member proportional (MMP) serta perbaikan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu.
Pakar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menekankan pentingnya pengawalan revisi UU Pemilu sejak dini, khususnya pada tahun 2026, agar tidak terjebak kepentingan politik menjelang tahapan Pemilu 2029. Ia juga mendorong agar pembiayaan pemilihan kepala daerah sepenuhnya dialokasikan melalui APBN.
Senada dengan hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan pilar utama demokrasi. Ia menyoroti pentingnya transparansi dalam penyelesaian sengketa pemilu serta perlunya menjaga keadilan politik di daerah.
Diskusi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Apkasi ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Bupati Sambas Satono, perwakilan Kabupaten Tangerang, serta Sekretaris Dewan Pengurus Apeksi Alwis Rustam.
